Pileg 2019: Donggo Siap?

0
171

Penulis: Satria Madisa ( Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram-NTB)

Mataram, Inside Pos

Saya ingin memulai tulisan ini dengan satu pertanyaan filosofis, siapkah kita menyambut Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019?. Masyarakat bisa memetakan jawaban, tapi siap atau tidak akan mengarahkan masa depan kita dalam menyongsong transformasi sosial politik, dan atau terjebak pada keterbelakangan struktural yang selama ini menjadi “hantu” pengusik optimisme kita dalam menjemput, memperjuangkan, persamaan didepan “pembangunan”.

Kita akan menyambut pemilihan legislatif tingkat kab/kota, propinsi, dan pusat. Pada tulisan ini, objek yang penulis coba bedah yakni pileg daerah propinsi. Dengan satu pertimbangan kultural, diramaikan figur-figur yang kebetulan lahir dari suku Donggo. Tidak bermaksud untuk menggalang partisipasi politik berbasis kesukuan, atau mencoba menggiring opini publik pada nalar primordialisme. Penulis juga mengukur diri, kemampuan untuk melakukan dua hal tersebut bukan pilihan yang realistik.

Tulisan ini, termotivasi karena kegembiraan, bahwasannya kontestasi pileg propinsi 2019 diramaikan oleh figur Donggo (Suku). Pilihan untuk meramaikan dan memenangkan dua kursi di parlemen Udayana rasional dan realistik. Dengan perkiraan Daftar Pemilih Tetap mencapai 60 ribu (DPT) yang meliputi dua kabupaten, Bima dan Dompu.

Keikutsertaan figur-figur tersebut, semacam latihan ketangkasan kultur dalam memahami dan meresapi dinamika politik. Ini pengalaman pertama yang luar biasa, sekaligus mengharuskan kita semua survive dan partisipatif. Menang itu prestasi (pemain baru) kalah ya biasa, hutan rimba sedang dijamah keperawanannya.

Hutan rimba yang penulis analogikan “psikologi politik” kultur yang selama ini belum dijamah oleh keinginan dan kebutuhan putera daerahnya. Berbanding terbalik dengan kondisi kultur yang ter-freming (terkesan) jadi garapan dan jualan semata dari pihak tertentu di setiap momentum politik praktis berlangsung.

Membedah Bima dan Dompu, Donggo tidak bisa absen dalam diskursus, narasi dan literasi. Bahkan dalam optimisme membedah sejarah, sosial politik, budaya dan agama, Donggo mutlak jadi referensi pokok. Di Kab. Dompu, suku Donggo merupakan mayoritas begitupun dengan Bima, sebagai rahim yang melahirkannya.

Realistik dengan potensi SDM yang mempuni, didukung dengan bassis massa yang cukup besar, optimisme untuk sampai tujuan terbuka sangat lebar.

Menurut penulis, Donggo bisa ditelaah dari perspektif devinisi. Dan devinisi yang paling sederhana yang kemudian menjadi realitas yang terbentuk darinya iyalah, kolot, primitif, diskriminatif, dan keterbelakangan. Itulah gambaran sederhana dari makna yang mudah diingat publik jika mendengar frasa “Donggo”. Maka, kontestasi untuk sampai ke Udayana, harus digarap sebagai skema struktural “transformasi” devinisi yang kaku dan merendahkan menjadi devinisi yang adil.

Hal ini, bisa dilakukan dengan kerja struktural yang terkoneksi dengan kerja kultural. Itu saya kira spirit, yang harus digaungkan oleh figur dan oleh kita semua. Donggo harus dilihat sebagaimana mestinya. Devinisi kaku tentang Donggo, yabg didukung Lemahnya penguasaan terhadap sistem pemerintah.

Mengharuskan Donggo terus hidup dalam keterbelakangan. Bahkan keterbelakangan dalam menghasilkan devinisi tanpa harus mendiskreditkan keberadaannya.
Keterwakikan figur Donggo dipentas Pemda Propinsi, hal yang lumrah, dan seharusnya keniscayaan. Mengingat pentingnya keterwakilan di sistem pemerintah daerah. Didukung psikologi politik kekinian yang cenderung “mengabdi” pada kepentingan primordial dan frasa DPRD hanya untuk masyarakat yang memilihnya saja.

Diskursus keikutsertaan figur Donggo dalam pileg 2019 semacam kebahagiaan tersendiri bagi kami anak muda, masyarakat umumnya. Oleh karenanya, kesadaran berpendikan dan kesadaran kultur, harus menjadi pemantik “realitas hitam” dikikis secara perlahan jika kita takut mengikis secara totalitas. Alhamdulillah, optimisme generasi, mendapatkan bentuk karena keberanian tokoh-tokohnya untuk tampil dalam mendobrak tradisi apatis dalam memahami politik.

Keberanian seacam ini, layak untuk kita semua apresiasi.
Menu presmanan tersaji, kita pilih siap atau tidak?. Nurani masing-masing harus menjawabnya.

Figur sudah menyalurkan hasrat menjadi legislator. Keperawanan Donggo dalam politik pileg sudah ingin dijamah. Sebagaimana hutan rimba, harus ada orang yang berani membuka jalan pertama, untuk perjalanan panjang satu kehidupan berikutnya. Sekaligus menyediakan panggung untuk generasi kedepan. Dengan asumsi ini, dipandang penting kita harus siap. Melakoninya dan memenangkanya. Pertanyaan filosofinya, apa pentingnya Donggo merebut kursi di Udayana?.

Penulis sudah menerangkan devinisi dari Donggo dengan ringkas dan sederhana. Biarpun demikian, Donggo bukan hanya bermakna teritorial. Tapi juga kesukuan.

Secara teritorial (wilayah) Donggo iyalah sebutan untuk masyarakat dan tanah dibawah gunung Doro Mboha. Secara kesukuan meliputi wilayah Bima dan juga dompu. Tentu keterwakilan poin penting dalam menjembatani prospek dan aspirasi masyarakat untuk keberkahan bersama. Ini argumentasi pertama pentingnya kita siap berkontestasi dalam pileg 2019.

Donggo terfreming dengan suasana-suasana yang terbelakang karena diskriminasi pembangunan. Bahkan Keterbelakangan iyalah fakta yang cukup ekstrem ditengah semangat reformasi laris manis didagangkan politisi dan pemerintah.

Proyek diskriminasi berbanding terbalik dengan sederet potensi dan sumber daya yang ada. Potensi kebudayaan, adat, pertanian, pariwisata yang minim digenjot untuk perbaikan hajat hidup masyarakat. Dalam hal ini, tidak mutlak salah Pemerintah, karena ruang-ruang aspirasi masyarakat tidak terkoneksi dalam sistem. Ini poin kedua, optimisme untuk survive harus menjadi mimpi bersama masyarakat suku Donggo.

Ketiga, tentang transisi generasi. Diskursus politik bukan hanya tentang kekuasaan semata. Mata air tidak boleh berhenti mengalir, ini penggambaran tentang transisi peran. Seperti yang dijelaskan diatas, bahwa hutan rimba harus mulai dijamah untuk kehidupan berikutnya.

Dewasa ini, cukup populer Donggo dengan peradaban papan nama, dan pengkultusan historisnya. Peradaban papan nama dan pengkultusan semacam pembunuh semangat, narasi, dan literasi, untuk terus berlari menjaga asa. Kita hanya gemar membicarakan sejarah yang diulang-ulang, membanggakan nama-nama. Kita bicara besar, padahal posisi kita sangatlah kecil. Entahlah.

Keberterimaan kita terhadap dinamika akan mendorong kita maju. Sekarang tinggal giliran figur bergulat gagasan, membumikan narasi, dan menyebarluaskan visi dalam meyakinkan masyarakat. Karena semanagat primordial saja dalam politik tidak cukup. Kan tidak logis, kita memaksakan barang murah, dengan harga yang tidak bisa dijangkau pasar?.

Tiga poin, pentingnya keterwakilan figur diatas, sekiranya merupakan fakta sosiologis dan politis dari dinamika politik yang berlangsung. Ada poin-poin lainnya, pembaca bisa mendiskripsikan menurut pendapat dan pandangan masing-masing.

Sejauh ini, tiga nama yang dianggap representasi kultural telah memulai kerja-kerja politiknya. Ada nama H. Alwi Hardi (mantan Kadis Dikpora Kota Bima), Om Won (Jurnalis senior) dan H. Saidin (Anggota DPRD Propinsi (PAW). Ini prestasi. Kita hanya perlu melengkapi prestasi denga kemenangan. Semoga kita siap untuk berkompetisi.
Sebagai penutup tulisan ini, penulis mengajak anak muda Donggo untuk kerja cerdas dan ikhlas untuk mensukseskan mimpi bersama kita. Sudah saatnya kita berjuang untuk tanah tempat kita dilahirkan, sekaligus menghormati bahasa-bahasa orang tua kita. Apakah kita siap? Kami siap!!!

***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here